Keterbatasan UU Telekomunikasi No. 36

Lahirnya Undang-Undang (UU) No. 36 Tahun  1999 tentang Telekomunikasi sebagai pengganti UU No. 3 Tahun  1989 bukannya tanpa alasan. Mencuatnya  pandangan bahwa regulasi yang ada saat  itu  dinilai  sudah  tidak  memadai  lagi merupakan  titik  awal dilakukannya  peninjauan kembali terhadap UU No. 3 Tahun 1989, dimana salah satu hasil utamanya adalah dihapuskannya  sistem  penyelenggaraan  telekomunikasi yang bersifat  monopolistik. Namun lahirnya  UU  No.  36 Tahun  1999 pun  tidak  membuat   masalah  di  sektor  telekomunikasi berhenti. Saat ini terdapat banyak indikasi akan perlunya UU tersebut untuk  direvisi. Perbandingan yang dapat diketahui secara ringkas terkait kedua UU tentang telekomunikasi tersebut dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Laporan ini berusaha menginventarisasi  faktor-faktor yang mendorong  lahirnya UU No. 36 Tahun  1999, membuat  analisa kebijakan pada UU No. 36 Tahun 1999 terkait dengan model bisnis baru serta memberikan  saran yang relevan terkait dengan perubahan  tersebut.

Menurut saya ada beberapa pendapat terkait keterbatassan UU No. 36 dalam mengatur keamanan berkomunikasi :

1. Upaya penerapan standar keamanan telekomunikasi yang ada saat ini hanya mencakup untuk kebutuhan umum sementara perangkat untuk kebutuhan khusus belum memiliki standar keamanan tersendiri.

2. Aturan khusus tentang keamana berkomunikasi menjadi sangat penting karena seiring dengan perkembangan teknologi, metode berkomunikasi tentunya akan semakin populer dan juga efektif untuk mengungkap kejahatan yang semakin kompleks.

Sehingga masih banyak permasalahan yang sering muncul yaitu bagaimana menjaring berbagai kejahatan telekomunikasi dikaitkan dengan ketentuan pidana yang berlaku karena ketentuan pidana yang mengatur tentang kejahatan telekomunikasi yang berlaku saat ini masih belum lengkap.

Sumber