Pemerintah Indonesia harus punya
keberanian seperti pemerintah China dalam penggunaan media sosial termasuk
e-Commerce.
“Pemerintah harus menerapkan
regulasi ketat untuk media sosial dan produk-produk e-commerce asing. Ini
karena masyarakat Indonesia masih berperan sebagai konsumen," kata
Pengajar Komunikasi Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Surabaya, Yuli
Candrasari kepada Okezone, Selasa (11/11/2014).
Dia menambahkan Regulasi ini berupa
aturan ketat dan pajak ketika mereka menjual produk.
Menurutnya, proteksi ini penting
untuk melindungi pelaku bisnis online lokal. “Pelaku e-commerce seperti Lazada
dan Elevania yang berasal dari luar Indonesia diberi kemudahan seperti pajak
sehingga dengan mudah mereka berekspansi dan pasang iklan di mana-mana,” kata
Yuli.
"Yang terjadi malah sebaliknya,
pemain e-commerce lokal diberi aturan macam-macam sedang pemain luar bebas
melenggang," kata Yuli yang mengajar mata kuliah sosial media. Menurut
Yuli pemain e-commerce asing itu sebenarnya sudah besar, dan bertambah besar
ketika beroperasi di Indonesia.
Memang, selama masyarakat Indonesia
masih bermental konsumen dari industri kreatif sulit untuk bersaing.
"Masyarakat harus didorong untuk menjadi produsen kreatif, menciptakan
aplikasi-aplikasi online atau menjadi pelaku kreatif di online. Itu tugas
pemerintah," kata Yuli.
Yuli mengutip data bahwa omzet
e-commerce Indonesia tumbuh 150 % pada tahun 2012-2013.
Karena itu, menurutnya, tidak ada
salahnya jika Pemerintah Indonesia menengok regulasi media sosial yang
dilakukan pemerintah China. “Tidak untuk dijiplak mentah-mentah tapi untuk
memberi referensi bahwa pemerintah Indonesia harus melakukan sesuatu untuk
perkembangan media sosial di negara ini,” kata Yuli.
0 komentar :
Posting Komentar